Tidak Capai Suara 4% Parpol Tidak Berhak Miliki Kursi DPR-RI

oleh -22 Dilihat
Jhony Suak, Direktur Electoral Management and Constitution (EMC), Sulut. (ist)
Jhony Suak, Direktur Electoral Management and Constitution (EMC), Sulut. (ist)

MANADO- Penentuan kursi bagi partai politik untuk menempatkan calon legislatifnya sebagai Calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), secara nasional saat ini menggunakan ketentuan Parliamentary Threshold dengan suara minimal sebesar 4%.

Direktur Electoral Management and Constitution (EMC) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Jhony Suak mengatakan, dalam ketentuan ini diatur batas suara minimal partai politik untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi bagi partai politik.

“Sesuai dengan Pasal 414 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ditentukan bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah 4% dari total suara sah nasional. Artinya Parpol yang tidak memperoleh minimal 4% suara dalam Pemilu 2019 tidak berhak memiliki kursi di DPR-RI / Parlemen,” ujar Suak, kepada SINDOMANADO.COM, Senin (23/7/2018).

Menurut dia, data terhimpun, melalui ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pansus tidak ingin memberikan kesempatan berkembangnya partai lokal yang dapat menimbulkan masalah disintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Namun, penerapan Parliamentary Threshold dengan suara minimal 4% suara sah nasional, ini tentu akan menjadi beban berat bagi partai politik, khususnya partai politik baru yang sedang giat memulai pergerakannya. Karena untuk pemilu kali ini akan diikuti oleh sejumlah nama partai baru, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Berkarya,” terang Staf Khusus Gubernur Bidang Kajian Strategis.

Dia menjelaskan, dalam perkembangannya, sebenarnya Parliamentary threshold ini sudah diperkenalkan pertama kali pada Pemilihan Umum 2009. Diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 202, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional, dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.

“Selanjutnya pada pemilu tahun 2014, Undang-undang Pemilu kembali direvisi menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, yang menetapkan ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 3,5 persen,” jelas dia

Lanjut dia, terakhir, Undang-undang Pemilu tersebut diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, dan ketentuan ambang batas kembali dinaikkan menjadi 4% dari suara sah nasional. “Aturan inilah yang saat ini dipakai oleh KPU dalam pemilu 2019 untuk menempatkan calon legislatif di kursi DPR RI,” pungkas dia. (valentino warouw/get)