Biro Kesra Gelar Rakor Fasilitasi Permasalahan Transmigrasi di Sulut

oleh -
Pelaksanaan Rakor Pengembangan Kawasan Transmigrasi berlangsung di Aryaduta Hotel Manado.(Ist)

MANADO – Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sulut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk memfasilitasi instansi terkait mengatasi permasalahan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Rakor ini dibuka Wakil Gubernur Steven Kandouw melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Erny Tumundo di Aryaduta Hotel Manado, Selasa (29/10/2019).

Tumundo saat membacakan sambutan Wagub Kandouw memberi apresiasi atas kegiatan rakot tersebut.

“Kegiatan ini sangat strategis dan bernilai penting dalam memberikan karya dan kerja terbaik bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Bumi Nyiur Melambai,” katanya.

Dia menjelaskan, maksud dan tujuan pelaksanaan rakor dipahami karena untuk mempercepat penyelesaian sejumlah permasalahan maupun hambatan pengembangan kawasan transmigrasi di daerah ini.

“Hingga imbasnya merugikan berbagai pihak di tengah masyarakat, serta menghambat proses penyelenggaraan pembangunan bangsa dan daerah,” tukasnya.

Kepala Biro Kesra Setdaprov Sulut dr Kartika Devi Kandouw mengatakan, perlunya dukungan kuat dalam mengatasi permasalahan di sektor transmigrasi.

“Artinya, membutuhkan peran dan langkah strategis dari pemerintah daerah dengan masyarakat transmigrasi dan masyarakat di sekitarnya,” terang Devi.

Menurutnya, program transmigrasi memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan daerah.

“Karena transmigrasi pada hakikatnya merupakan pembangunan daerah atau bagian integral dari pembangunan daerah melalui pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi,” katanya.

Karo Devi berharap dari solusi mengatasi permasalahan sektor transmigrasi di Sulut, maka pemerintah harus memiliki kepekaan dalam menerima aspirasi masyarakat, membangun partisipasi masyarakat dan membuka ruang dialog.

“Begitu juga dapat memberi jalur informasi yang memadai, dan memberi pendampingan melalui tenaga pendamping untuk kawasan transmigrasi,” tandasnya.

Sekedar diketahui, Provinsi Sulut memiliki tiga kawasan pemukiman transmigrasi di tiga kabupaten, bahkan ketiga kawasan ini masih dalam tahap binaan selama lima tahun.

Ketiga lokasi transmigrasi di Sulut, yaitu Desa Liandok Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), dimana warga transmigrannya berasal dari Bali, Jawa Tengah dan warga Lokal dengan jumlah 110 kepala keluarga (KK).

Selain itu, Desa Wioi Kabupaten Minahasa Tenggara, asal transmigran dari NTT, Jawa Timur, dan warga Lokal dengan jumlah 200 KK. Dan terakhir, Desa Balukud Motongkad, Kabupaten Bolmong Timur, asal transmigran warga Lokal dengan jumlah 56 KK.

Rakor Pengembangan Kawasan Transmigrasi ini dihadiri Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, para pejabat di lingkup Pemprov Sulut dan pemda di kabupaten/kota, pemuka agama serta tokoh masyarakat. (rivco tololiu )