Dia menjelaskan, kedua kita menyarankan mengantisipasi berdasarkan eveluasi 2019 misalkan tadi di sepakati bahwa kita harus mendata atau memetahkan kira-kira yang 2019 itu ada atau tidak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihkan karena dia keterbatasan surat suara, tidak punya data kependudukan yang lain kami sarankan untuk koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan supaya kita bisa tahu berapa kasus yang ditangani oleh mereka yang kebetulan pemilih tersebut belum ada di Lapas masih ada di kepolisian.
“Kalau kita lihat satu pengadilan atau Polres itu kecil tapi kalau kita kumpul se Sulut bisa signifikan jumlahnya,” harap dia.
Kepala Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak Kantor Wilayah Sulut Lukas soelistyoadi mengatakan, untuk kerjasama dari Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Sulut bukan saja di KPU Provinsi tapi di KPU Kabupaten/Kota juga dalam hal pendetaan pemuktahiran DPT dan sampai hari ini masih berproses tidak lanjut dari pendataan yang kami lakukan tahun lalu pada saat Pemilu, bekerjasama juga dengan Dinas Kependududkan terutama bagi warga binaan yang belum memiliki e-KTP.
