KPU Sulut Bersama Bawaslu dan Kanwil Kumham Jamin Hak Pilih Warga Binaan Lapas se-Sulut di Pilkada 2020

oleh -
Rakor Pendataan Pemilih Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan menuju DPT, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut. (FOTO: VW)

MANADO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Bawaslu Sulut dan Kantor Wilayah (Kanwil) Sulut Kementerian Hukum dan HAM (Kumham) menjamin semua warga binaan yang ada di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) se-Sulut yang wajib pilih bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 9 Desember 2020, nanti.

Komisioner KPU Sulut Lanny Ointu mengatakan, hari ini kami mengundang pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Sulut Hukum dan HAM, Kalapas, Disdukcapil untuk melakukan koordinasi lagi terkait pemilih warga binaan yang nanti akan menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020.

“Masih banyak memang yang belum memiliki NIK itu yang kami koordinasikan dengan Disdukcapil baik provinsi dan semua kabupaten/kota yang memiliki Lapas,” ujar dia, kepada wartawan, setelah kegiatan rapat koordinasi, Selasa (13/10).

Menurut dia, harus segera juga kami memasukan warga binaan tersebut dalam DPT Lapas untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur menuju DPT yang akan digunakan oleh seluruh stakeholder, kita juga sebagai masyarakat agar bisa terdaftar sebagai DPT Pilkada 2020.

“Tadi menurut laporan dari Kumham sendiri bahwa seluruh warga binaan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) 2.269 saat ini juga teman-teman kabupaten/kota sudah memiliki data dari semua warga binaan di Lapas itu yang sudah memiliki e-KTP punya dokumen kependudukan yang lengkap itu berjumlah 1.669 diluar itu memang belum memiliki e-KTP dan dokumen kependudukan yang lengkap,” terang dia.

Lanjut dia, ini yang harus kami koordinasi dengan Disdukcapil agar segera mungkin melakukan pendataan atau dicek saja warga binaan yang ada di Lapas itu.

“Disdukcapil nanti akan datang ke Lapas hanya untuk mengecek dengan cara sidik jari. Sehingga data-data yang belum lengkap, belum ada NIK bisa secepatnya diketahui oleh teman-teman KPU Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh Disdukcapil,” terang dia.

Pimpinan Bawaslu Sulut Kenly Poluan mengatakan, mengantisipasi masalah-masalah terkait dengan pemilih di Lapas terutama terkait keluarnya PKPU 17 Tahun 2020. Kami Bawaslu menyarankan pertama dari sisi Bawaslu tentu mendukung rapat koordinasi ini karena kepentingannya bersama, memastikan pemilih di Lapas yang punya hak pilih harus terakomodasi dalam DPT.

“Karena itu, masalah-masalah terkait tidak ada e-KTP yang hilang atau tertinggal di Kejaksaan atau kepolisian atau memang tidak ada sama sekali itu harus di dorong pada rakor ini bisa dilakukan oleh Disdukcapil,” beber Poluan.