Kejaksaan Kejar Sisa TGR 355 Juta di Sekretariat DPRD Minahasa Tenggara

oleh -
Kejari Minsel I Wayan Eka Miartha saat menggelar ekspos tindak lanjut pemeriksaan BPK RI Tahun anggaran 2010,2013 dan 2016.(FOTO:Ist)
RATAHAN-Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan membeberkan dugaan penyalahgunaan anggaran yang menyebabkan kerugian negara dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra).
Hasil ini didapati lewat tindak lanjut pemeriksaan BPK RI tahun anggaran 2011, 2013 dan 2016. Kepala Kejaksaan Negeri Amurang, I Wayan Eka Miartha mengungkapkan total keseluruhan kerugian negara jumlahnya ada Rp2.006.850.513 dan pengembalian kerugian negara sudah mencapai Rp1.651 363.918.
“Nah untuk sampai saat ini masih ada 355 juta sekian yang masih belum dikembalikan. Ini yang sementara kita kejar untuk dikembalikan,” ujar Ekamiarta dalam kegiatan tindak lanjut atas pemeriksaan BPK RI Tahun anggaran 2010,2013 dan 2016 di Sport Hall Kantor Bupati Mitra, Senin 26 April 2021.
Dia enggan secara spesifik menyebut oknum terkait dugaan kerugian negara tersebut dengan alasan masih dalam proses. Hanya saja dia mengatakan jika ada 38 orang yang keseluruhannya di lembaga DPRD Kabupaten Mitra sejak periode 2010, 2013 dan 2016.
“Ada yang sudah mengembalikan secara mencicil. Bahkan sudah 82 persen uang negara yang bisa kita ambil kembali,” timpalnya.
Upaya tersebut kata dia merupakan bagian dari komitmen kerja sama pihak Aparat Pengawasan Internal Pemerintah APIP dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mitra bersama pihak Kejaksaaan.
“Ini menjadi bagian tertuang dalam MoU Kejaksaan Negeri dengan APIP. Yang kita utamakan adalah bagaimana mengembalikan uang negara,” ujarnya lagi.
Dikesempatan yang sama, Bupati James Sumendap mengatakan, jika pemerintah berupaya untuk melakukan percepatan penyelesaian kerugian negara. Pihaknya bahkan sudah sangat persuasif dengan berharap itikad baik dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Sebagai Pembina APIP, saya berkewajiban untuk menagih pengembalian uang negara ke pihak-pihak yang terkena Tuntutan Ganti Rugi” terang Sumendap.
Dirinya bahkan tak sungkan ikut menyebut jika sebagian dari mereka yang terkait atas kerugian negara dilembaga DPRD bahkan sudah meninggal. Akan tetapi dirinya memastikan agar pengembalian kerugian negara secara prosedural harus dilakukan.
“Ini konsekuensi atas penggunaan uang negara yang dilakukan diluar ketentuan yang legal. Meskipun bisa saja hal tersebut hanya kekeliruan administratif,” tukasnya.
(Marfel Pandaleke)