BPK Serahkan LHP Banpol, Ferry Liando : Banpol Rawan Penyalahgunaan

oleh -
Pengamat politik, Ferry Daud Liando. (Istimewa)

MANADO- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan keuangan bantuan partai politik banpol) yang bersumber dari APBD.

Diketahui, setelah memalui proses audit BPK sebagian besar partai poltik (parpol) masuk pada kategori sesuai. Ada empat kagetegori yang menjadi penilaian yaiti sesuai, sesuai dengan pengecualian, tidak sesuai dan tidak memasukan LPJ.

Penialaian sesuai atas LPJ parpol apabila memenuhi empat kriteria yaitu kesesuaian rekening, kesehatan jumlah kelengkapan dan kebasahan bukti LPJ serta penggunaan untuk pendidikan politik.

Namun, Menurut Pengamat Politik Ferry Liando menerangkan, demikan pemeriksaan BPK hanya sebatas pada laporan kesesuaian adminitrasi tidak pada pemeriksaan secara faktual dilapangan untuk membuktikan kebenaran laporan itu.

Sebagai bukti kebanyakan parpol tidsk menjalankan fungsi pendikan politik. Program Pendidikan politik  parpol harus dibuktikan dengan berapa kali parpol melaksanakan fungsi pembinaan dan pelatihan bagi kader-kadernya,” ujar dia, kepada SINDOMANADO.COM, Senin (6/6/2021).

Lanjut dia, selama ini aktivitas parpol hanya tampak pada saat Pilkada, pemilu atau musda. Diluar  dari momentum itu, aktivitas pendidkan parpol tidak ada. Makanya setiap kali ada pemilu dan Pilkada, sebagian parpol hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang bukan kader menjadi calon. Hal itu terjadi karena pendikan politik melalui kaderisasi tidak berjalan normal.

“Calon Pilkada dan pemilu kerap bukan berasal dari kader parpol. Padahal fungsi bantuan anggaran untuk parpol yang bersumber dari APBD dimaksudkan agar parpol dapat mempersiapan calon-calon melalui kaderisasi,” jelas dia.

“Namun faktanya jarang sekali ada parpol yang demikian. Sehingga besar kemungkinan Banpol itu banyak yang disalahgunakan. Pak presiden selalu mengatakan bahwa prinsip penggunaan keuangan harus money follow fungtion. Jadi setiap penghunan uanh APBD  itu Harus sesui fungsi dan memiliki dampak untuk kepentingan public,” tutup dia. (valentino warouw)