Pernyataan Wabup Oskar Dipelintir, Ketua PWI: Itu Melanggar Kode Etik Jurnalistik

oleh
Wakil Bupati Oskar Manoppo. (FOTO: Istimewa)

BOLTIM – Terkait penyataan Wakil Bupati Oskar Manoppo yang dimuat oleh salah satu media online di Bolaang Mongondow Timur (Boltim), pada Rabu (28/9/2021), dibantah langsung Oskar. Menurut mantan Kepala Badan Keuangan Boltim itu, dirinya tak pernah mengeluarkan pernyataan seperti yang dimuat pada media tersebut. “Dalam paripurna (penyampaian Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2021), saya tidak mengatakan kalau pariwisata tanpa anggaran itu omong kosong. Yang saya katakan, bahwa sistem penganggaran itu money follow program. Maksudnya, program akan jalan kalau tersedia anggaran. Jadi, kalimat bahwa pariwisata tanpa anggaran itu omong kosong, tidak ada. Tidak mungkin di paripurna DPRD menyampaikan kalimat seperti itu,” kata Oskar, saat dikonfirmasi sejumlah media.

Ia menduga, pernyataannya yang menyebut pariwisata tanpa anggaran itu omong kosong, sengaja dipelintir terlalu jauh. Ia juga menyayangkan ada oknum yang sengaja memainkan isu untuk membenturkannya dengan bupati. “Saya tidak terima (pernyataan saya dipelintir). Kalimat omong kosong itu tidak ada. Tidak mungkin dalam sambutan pengantar nota keuangan menyampaikan begitu. Saya tidak suka (ditulis) begitu. Kalimat saya Itu dipelintir. Saya keberatan, karena maksud saya money follow program itu adalah program akan jalan jika tersedia anggaran,” terangnya. Sektor pariwisata menjadi leading sektor Pemkab Boltim. Hal itu juga merupakan visi misi Bupati Sam Sachrul Mamonto dan Wakil Bupati Oskar Manoppo. “Saya sudah klarifikasi juga ke bupati. Jadi tidak mungkin visi misi saya dan pak bupati kemudian ditabrak dengan kalimat omong kosong begitu,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Boltim, Edmon Mamonto, saat dimintai tanggapan, dirinya mengatakan, setiap wartawan wajib mematuhi kode etik jurnalistik. “Jika benar ada oknum wartawan menulis berita tidak sesuai dengan fakta, tentunya itu melanggar kode etik,” ungkap Edmon. Menurutnya, kalau ada pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan dari media, bisa melapor ke Dewan Pers.

“Di dalam organisasi PWI sendiri, jika ada anggota yang melanggar kode etik, maka pengurus pusat dan pengurus provinsi punya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi,” ujar Edmon. (Novianti Kansil)