Mantapkan 8 Prioritas Pembangunan, Pemprov-DPRD Sulut Sepakati KUA-PPAS Perubahan APBD 2022

oleh
Rapat paripurna, Pemprov-DPRD Sulut Sepakati KUA-PPAS Perubahan APBD 2022. (foto: istimewa)

MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan DPRD Sulut menyepakati KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Jumat (16/9/2022).

Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw, dalam sambutannya mengapesiasi segenap pimpinan maupun anggota DPRD Sulut yang sudah melaksanakan berbagai tahapan pembahasan terkait Perubahan APBD TA 2022.

“Sampai tadi malam, proses pembahasan antara Banggar dan TAPD sangat dinamis. Ini merupakan wujud komitmen teman-teman dalam menghasilkan suatu produk yang bukan asal-asalan, tentunya melewati kajian, pertimbangan, elaborasi yang sangat mendalam,” ujarnya.

Ia mengingatkan, kebijakan penganggaran dalam Perubahan APBD TA 2022 secara umum ditujukan untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak, yang dapat menjadi sektor pengungkit dan mengarah pada sektor pendorong utama pembangunan.

“Kita juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kenaikan BBM, dan lain-lain, sehingga ini sedikit banyak mempengaruhi kondisi APBD dengan substansi yang penting, baik pendapatan maupun belanja daerah,” katanya.

Wagub menerangkan, pada intinya penyesuaian maupun penambahan-penambahan dalam struktur APBD tahun ini bermuara pada upaya bersama dalam memantapkan pencapaian delapan prioritas pembangunan, yakni:

1. Pemulihan ekonomi dan Reformasi Birokrasi dampak pandemi Covid-19;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
3. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
4. Adaptasi lingkungan dan mitigasi bencana;
5. Ketersediaan dan distribusi pangan;
6. Penguatan UMKM dan industri pengolahan;
7. Peningkatan infrastruktur dasar dan sosial;
8. Penguatan stabilitas trantibmas dan transformasi pelayanan publik.

Terakhir, Wagub Kandouw mengucapkan terima kasih kepada DPRD Sulut, selaku mitra kerja konstruktif Pemerintah Provinsi Sulut, yang hingga saat ini terus menunjukkan kolaborasi positif untuk menunjang tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Sulut.

“Mari kita terus jaga harmonisasi kemitraan yang saling membangun, sebagai wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam memajukan bangsa dan mensejahterahkan rakyat di Sulawesi Utara,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Sulut, jajaran Forkopimda Sulut, Pj Sekdaprov Sulut, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemprov Sulut. (rivco)