SINDOMANADO

Tag: BKD Sulut

  • BKD Sulut Sosialisasi Pemutakhiran Data Mandiri ASN Melalui Aplikasi ePegawai

    BKD Sulut Sosialisasi Pemutakhiran Data Mandiri ASN Melalui Aplikasi ePegawai

    MANADO – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar sosiasialisasi Pemutakhiran Data Mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui fitur Dataku pada Aplikasi ePegawai.

    Kegiatan ini dibuka Sekdaprov Asiano G. Kawatu yang bertempat di Ruang CJ Rantung, Selasa (17/5/2022).

    Kawatu menegaskan pentingnya kegiatan ini untuk mewujudkan data PNS yang akurat, terkini, terpadu, dan berkualitas guna meningkatkan kualitas layanan manajemen ASN dan interoperabilitas data ASN.

    Ia memberikan apresiasi kepada jajaran BKD Sulut yang terus menerus bertransformasi dan berinovasi.

    “Terlebih memberikan terobosan-terobosan hebat dan handal demi pengembangan kualitas dan peningkatan etos kerja seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Sulawesi Utara lewat program-program unggulan yang dihadirkan,” tukasnya.

    Sementara itu, Kepala BKD Sulut Clay Dondokambey dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Gerakan Sadar Data (GERAK) yang telah dicanangkan tanggal 17 Maret 2022 lalu.

    “Gerakan ini mendorong peran aktif pegawai meremajakan datanya dengan memanfaatkan teknolgi informasi yang telah dikembangkan yakni fitur Dataku pada aplikasi ePegawai,” terangnya.

    Lanjut dia, fitur yang terintegrasi dengan Satu Data Nasional (SAPK BKN) memungkinkan pemutakhiran data tidak hanya dilakukan melalui operator, tetapi dapat langsung dilakukan oleh masing-masing pegawai secara mandiri.

    “Artinya kita membawa aplikasi ini lebih dekat ke pegawai yang mudah diakses dan seketika itu juga dapat langsung dimutakhirkan. Sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan data ASN yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian PNS,” tandasnya. (rivco tololiu)

  • Sidak, ASN Pemprov Banyak Didapati Bolos Kantor

    Sidak, ASN Pemprov Banyak Didapati Bolos Kantor

    MANADO-Tim inspeksi mendadak (sidak) dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inpektorat Pemprov Sulut melakukan kunjungan ke sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (ODP). Sidak tersebut banyak didapati Aparatur Sipil Negara (ASN) keluyuran di saat jam kerja, Rabu (13/3/2019).

    Kepala BKD Sulut Femmy Suluh melalui Kabid Penindakan dan Pembinaan, Andra Mawuntu mengatakan, pihaknya bersama tim inspektorat melakukan sidak ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bappeda, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Dinas Koperasi.

    “Sasaran kita yaitu melihat kinerja para ASN serta atributnya. Sidak ini dilakukan saat jam kantor berlangsung,” kata Andra.

    Dia mengakui, dari sidak tersebut didapati banyak ASN dari instansi tersebut yang didapati keluyuran di jam kerja. Pihaknya langsung mencatat nama-nama ASN bersangkutan untuk dimintai keterangannya. “Kita sudah lakukan pencatatan. ASN bersangkutan keluyuran tanpa alasan yang jelas,” bebernya.

    Andra menjelaskan, sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulut Nomor 72 tahun 2017, pasal 19 mengatakan jika ASN yang tertangkap tangan oleh tim sidak, maka sanksinya ASN bersangkutan tidak akan menerima TKD selama satu bulan. Pun ada juga teguran disiplin yang diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010.

    “Kita tentunya akan minta klarifikasi terlebih dulu bagi ASN bersangkutan. Jika memang alasan yang diberikan tidak sesuai saat keluyuran, pastinya akan diberlakukan sanksi seperti yang dimaksud,” jelasnya.

    Dia menuturkan, sidak ini masih akan berlanjut ke OPD lainnya di lingkungan Pemprov Sulut. Selain OPD, pihaknya juga akan mendatangi sekolah-sekolah khususnya SMA/SMK yang merupakan kewenangan Pemprov Sulut. “Sidak ini masih akan berlanjut. Sekolah juga menjadi sasaran kami, agar dapat mengetahui kinerja ASN yang bertugas di kantornya masing-masing,” tutur Mawuntu. (rivco tololiu)

  • Terakhir Jumat, BKD Tunggu Perampungan Berkas 384 CPNS

    Terakhir Jumat, BKD Tunggu Perampungan Berkas 384 CPNS

    MANADO-Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Femmy Suluh mengatakan perampungan pemberkasan untuk 384 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lolos seleksi paling lambat Jumat (11/1). Dia berharap, para lulusan CPNS tersebut dapat mempersiapkan semua syarat yang telah ditentukan.

    “Kita sedang menunggu 384 CPNS Pemprov Sulut yang lolos seleksi untuk merampungkan berkas. Jadi batas perampungan itu nanti Jumat (11/1). Jangan menunda, kami berharap dapat dirampungkan cepat sebelum terlambat,” kata Femmy, Rabu (9/1/2019).

    Dia menjelaskan, setelah semua berkas telah di rampungkan. Maka dokumen tersebut akan kembali di kirimkan ke pusat untuk kembali ditinjau oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). CPNS yang lolos tersebut bakal mendapatkan Nomor Indentitas Pegawai (NIP) jika sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Pemberkasan diharapnya bisa dilakukan dengan cepat.

    “Ini masih sedang berproses dan belum tuntas semuanya. NIP mereka tergantung dari pemberkasan yang akan disiapkan sesuai waktunya. Ini perlu diperhatikan, karena pihak Panselnas juga membutuhkan waktu yang lama untuk memeriksa berkas secara nasional,” tukasnya.

    Suluh menambahkan, setelah NIP tersebut turun, maka 384 PNS tersebut bakal ditempatkan sesuai formasi yang dilamarnya. Tidak perlu lagi mencari tempat, untuk penempatan CPNS yang lolos tersebut. Karena diterimanya 384 CPNS ini, karena kebutuhan di masing-masing formasi sebagaimana yang diusulkan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulut. (rivco)

  • Pemprov Sulut Butuh 500 CPNS 2018

    Pemprov Sulut Butuh 500 CPNS 2018

    Femmy Suluh, Kepala BKD Pemprov Sulut. (dok.koransindomanado)

    MANADO – Januari 2018 mendatang, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) akan mempublish formasi CPNS daerah. Pemprov Sulut diketahui mmebutuhkan sekira 500 ASN. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut Femmy Suluh mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyusun formasi elektronik CPNS ke Kemanpan.

    “Kita memang membutuhkan banyak formasi CPNS yang totalnya sekira 500 untuk Pemprov Sulut,” kata Femmy dikonfirmasi malam tadi.
    Dia mengatakan, itu baru usulan Pemprov Sulut dan belum termasuk Pemda di kabupaten/kota yang beberapa daerahnya masih membutuhkan rata-rata 500 PNS.
    “Ini berdasarkan pertimbangan karena moratorium penerimaan CPNS untuk Pemda sudah bertahun-tahun,” tuturnya.

    Meski begitu, Femmy mengaku pengusulan formasi e CPNS masih sedang berproses yang kemungkinan akan dikirim awal tahun 2018.
    “Kita terus susun dan kaji soal kebutuhan. Apalagi banyak yang akan pensiun hingga 2018 nanti. Intinya, formasi yang diusulkan betul-betul yang dibutuhkan Pemprov Sulut,” tukasnya. “Kami juga berharap masyarakat dapat mempersiapkan diri, agar jika formasi CPNS diumumkan, warga sudah siap untuk mengikuti seleksinya,” pungkasnya. (rivco tololiu/esm)