Penyiksaan TKW Asal Mitra di Malaysia Disinyalir Korban Trafficking

oleh -19 Dilihat
ilustrasi TKW

 

 

ilustrasi TKW Disiksa. Istimewa

 

RATAHAN – Sekira 10 Tenaga Kerja asal kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) di negara jiran Malaysia dilaporkan menerima siksaan oleh majikannya. Kasus ini pun menggiring dugaan perdagangan manusia (Trafficking) setelah beberapa TKW bersangkutan didapati bermasalah dengan keimigrasian di negeri tetangga.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kabupaten Mitra, Robby Sumual dalam keterangannya kepada wartawan mengungkapkan masalah tersebut bukan lagi terkait Tenaga Kerja Indonsia (TKI) melainkan mulai mengarah ke praktik trafficking atau perdagangan manusia.

Alasannya, saat ini beberapa dari warga yang kini berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Malaysia tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Kalau mereka tak memiliki KTP, bagaimana mereka bisa sampai di Malaysia? Apalagi sekarang mereka bermasalah dengan pihak keimigrasian. ‘Kan KTP adalah salah satu syarat proses administrasi ketika akan berpergian. Kalau mereka bisa sampai disana (Malaysia, red) berarti ada indikasi KTP-nya dipalsukan,” ungkap Sumual.

Menurutnya, dugaan kuat jika kesepuluh warga Mitra ini menjadi korban trafficking ketika terkena masalah keimigrasian, terlebih ketika tak satupun dari mereka tercatat sebagai pencari kerja di instansi yang dipimpinnya, selain terkait masalah KTP tersebut.

“Ini sudah mengarah ke perdagangan manusia ketika tak didukung administrasi yang valid. Nah kalau sudah begitu, hanya oknum EM (inisial, red) yang tahu soal ini. Sebab mereka tak pernah tercatat sebagai pencaker disini (Disnaker Mitra, red),” tutur Sumual.

Dia mengatakan, pihaknya sejauh ini hanya sebatas membackup data yang dibutuhkan pihak pusat karena sudah mengangkut hubungan antar negara. “Kita (pemerintah daerah, red) hanya membackup data mereka (warga TKI, red), yang diperlukan pihak pusat. Seperti halnya tadi (KTP, red). Mereka (pemerintah pusat) memintakan KTP karena yang bersangkutan tak memiliki KTP,” ujarnya.

Sementara, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang turut memback up masalah tersebut pun mengakui masih menunggu perkembangan tersebut. “Kita memang sudah ke kementrian dan pihak terkait di pemerintah pusat. Dan kita masih menuggu perkembangannya seperti apa. Pastinya kita akan mengupayakan yang terbaik bagi mereka (TKI, red),” ucap Christianov Mokat salah satu anggota DPRD Mitra. marvel pandaleke