MANADO-Sejumlah masyarakat mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang berjuang mengembaikan kejayaan harga kopra di Bumi Nyiur Melambai. Gubernur Olly Dondokambey menugaskan Wakil Gubernur Steven Kandouw ke Belanda menyikapi harga kopra yang terus anjlok.

Kunjungan ke Belanda tersebut mendapat sinyal positif, karena pihak Kedutaan RI di Belanda akan melaksanakan market inteligen terhadap beberapa produk Indonesia yang mengalami fluktuasi harga tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Pak Gubernur Olly Dondokambey. Ini memang sangat menjadi harapan bagi para petani kelapa yang kini resah dengan kondisi harga jual kopra yang terus turun,” kata Johnes Kaseger, pemerhati perkebunan Sulut, Rabu (28/11).

Dia mengakui, harga kopra memang tidak dapat diatur oleh pemerintah karena tergantung pasar dunia. Upaya yang dilakukan Pemprov Sulut tersebut, merupakan salah satu langkah yang tepat. Apalagi lewat kunjungan tersebut, Kedubes RI di Belanda siap juga memperjuangkannya.

“Para petani memang berharap bisa ada solusi untuk dapat menstabilkan kembali harga jual kopra,” tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Steven Kandouw menyampaikan langsung kepada Wakil Duta Besar RI untuk Belanda Fikry Casidi, terkait kondisi harga jual kopra di Kantor Kedubes RI di Den Haag, Senin (26/11).

Kata Kandouw, dalam penjelasan Wakil Dubes sendiri menyampaikan, bahwa sejak beberapa bulan terakhir produk kopra yang masuk ke Belanda mengalami penurunan yang signifikan, dan ini menjadi fenomema secara global.

“Oleh karenanya, pihak Kedutaan akan melaksanakan market inteligen terhadap beberapa produk Indonesia yang mengalami fluktuasi harga tersebut,” ungkap Kandouw

Dia menjelaskan, global price untuk harga kelapa dan sawit mengalami penurunan cukup signifikan. Kedutaan RI di Belanda akan melaksanakan economic intelijen untuk mencari solusi pelemahan harga ekspor kelapa dan komiditi lainnya yang mengalami trend penurunan secara global.

“Jika solusi ditemukan Negara Belanda segera mungkin akan membantu Indonesia dalam mengembalikan harga jual kopra,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Kandouw bersama sejumlah pejabat Pemprov Sulut juga melakukan studi Capacity Building yang dirangkaikan dengan agenda Interfaith Dialogue tersebut.

Kata Kandouw, Capacity Building sendiri diharapkan dalam konteks pembangunan dewasa ini, tidak ada tujuan lain selain untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan good governance.

“Suatu kondisi kepemerintahan yang yang dicita-citakan semua pihak dan mampu menjawab persoalan-persoalan dunia saat ini,” tandasnya. (rivco)