Penyidikan di Polda Sulut, Aneh PN Kotamobagu Malah Proses Sidangkan Kasus Tanah Gogagoman

oleh
Penggeledahan BPN Kotamobagu oleh penyidik Polda Sulut, tidak ditemukan warkah tanah terlapor. (Istimewa)

MANADO- Kasus dugaan praktik mafia tanah dengan modus memalsukan dokumen dan penggelapan hak atas tanah di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, RT 25, RW 7, Lingkungan IV, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara (Sulut) sedang berproses di Polda Sulut tahap penyidikan. Anehnya, PN Kotamobagu sedang melakukan proses sidang terhadap kasus tanah tersebut.

Pelapor Asa Saudale mengatakan, kasus tersebut sedang proses penyidikan di Polda Sulut sejak 28 April 2021 dimana terkait dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan hak atas tanah yang dibuktikan pembatalan sertifikat terlapor oleh Kementerian Pertanahan melalui BPN Sulut diteruskan ke BPN Kotamobagu.

“Kenapa kasus yang sedang dilakukan penyidikan kemudian malah di PN Kotamobagu disidangkan? dengan kasus yang sama. Toh, semua bukti yang digunakan di PN Kotamobagu adalah palsu contoh sertifikat yang sudah di batalkan Kementerian Pertanahan. Jangan-jangan ada kongkalingkong lagi di PN Kotamobagu?,” tegas Saudale.

Lanjut dia, kami berharap kiranya hakim ketua dan semua hakim melihat lebih cermat lagi terkait bukti-bukti yang diberikan di PN Kotamobagu, karena kami sudah mempunyai putusan yang kuat bahkan telah membatalkan sertifikat yang palsu tersebut.

“Kepada Kapolda Sulut dan Direskrimum Polda Sulut kiranya juga bisa melakukan proses seadil-adilnya. Faktanya, warkah tanah tidak ada di BPN Kotamobagu berdasarkan hasil penggeledahan tersebut. Jadi kami pelapor meminta jangan ada kongkalingkong seperti sebelumnya dimana beberapa penyidik dijatuhi sanksi saat kami melakukan laporan pertama dan kedua di Polda Sulut,” harap dia.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulut seriusi kasus tanah di Gogagoman Kotamobagu. Pun, munculnya sertifikat tanah baru akan ditelusuri.

“Kasus tersebut saat ini masuk tahap penyidikan, akan mengumpulkan barang bukti untuk melengkapi berkasnya,” ujar Direktur Ditreskrimum Polda Sulut, Kombes Pol. Gani Siahaan.

Menurut dia, kalau secara putusan PTUN yang berhak adalah Sintje Mokoginta dan Prof Ing, karena memang sertifikat mereka ada muncul sertifikat baru ini yang menimbulkan masalah.

“Muncul pertanyaan, kenapa muncul sertifikat baru, kita akan telusuri sampai disana,” pungkas dia. (Valentino Warouw)