Dari Puncak Manado, BKKBN dan Komisi IX-DPR RI Hadirkan Deputi KB/KR untuk Sosialiasi PK 2021

oleh -
Pelaksanaan sosialisai Pendataan Keluarga tahun 2021 di De Corlano, salah satu puncak di Kota Manado. (foto: istimewa)

MANADO – BKKBN Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Komisi IX DPR-RI menggelar lanjutan sosialisasi Pendataan Keluarga (PK) tahun 2021 di De Corlano, Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Manado, Rabu (3/3/2020).

Giat sosialiasi di salah satu puncak Kota Manado ini, dihadiri langsung Deputi KB/KR BKKBN RI, dr Erni Gustina, Ketua Pogi Pusat, dr Ari Kusuma Januarto, Direktur Bina Akses BKKBN RI, dr H Zamhir Setiawan dan Direktur Reproduksi Mukhtar Bakti.

Turut hadir juga Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (PPKB) Kota Manado, Meisje Wollah dan pemerintah kecamatan setempat, serta para peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, para kader dan petugas KB. Pelaksanaan sosialisasi PK 2021 tersebut digelar dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Ketua Komisi IX DPR-RI Felly Runtuwene mengatakan, sosialisasi ini sangat penting untuk memaksimalkan pendataan keluarga yang akan dilaksanakan pada 1 April sampai dengan 31 Mei 2021.

Ketua Komisi IX DPR-RI Felly Runtuwene didampingi Deputi KB/KR BKKBN RI dr Erni Gustina dan Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Tino Tandayu saat diwawancarai awak media. (istimewa)

“Pendataan yang akan dilakukan BKKBN bertujuan mengumpulkan data terbaru keberadaan keluarga dan keluarga khusus,” ungkap Runtuwene.

Ia menjelaskan, pendataan keluarga khusus maksudnya untuk mengetahui keberadaan individu/seseorang yang tidak diikat dalam hubungan keluarga, hidup dan makan serta menetap dalam satu rumah.

“Misalnya janda atau duda sebagai keluarga sendiri, atau dengan anak yatim piatu dan lainnya. Ini akan ikut dicatat oleh petugas pendata nantinya,” ucapnya.

Runtuwene mengajak masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan pendataan keluarga agar dapat berjalan dengan lancar.

“Mari kita berikan data yang jujur. Kalau ada keluarga kita yang sudah tidak tinggal di rumah atau berdomosili di daerah lain, kita harus beritahukan. Ini agar data nanti yang dikumpul benar-benar akurat,” harapnya.

Srikandi Parta Nasdem ini menuturkan, pelaksanaan pendataan akan dilakukan secara online menggunakan smartphone dan secara manual dengan mengisi formulir.

“Kalau wilayah yang internetnya belum ada atau masih buruknya jaringan internet di satu wilayah, maka pendataan dilakukan dengan mengisi formulir. Semua rumah yang berpenghuni pasti akan didatangi oleh petugas pendata,” tukasnya.

Runtuwene pun memberi apresiasi kepada BKKBN yang akan menjalankan tugas yang cukup berat dengan mendata keluarga Indonesia hanya dengan waktu yang tergolong singkat.

“Hanya mungkin dua bulan, semua keluarga di Indonesia datanya akan tercatat. Ini harus kita dukung dan tunjang bersama, karena data yang akurat sangat penting bagi pemerintah dalam menjalankan program-programnya,” ujarnya.

FER sapaan akrabnya juga menjelaskan terkait masalah stunting. Menurutnya, Provinsi Sulut masih terdapat sejumlah kasus stunting yang harus diperhatikan dan ditangani secara bersama.

“Seperti saya jelaskan sebelumnya, kalau persoalan stunting ini bukan hanya soal kesehatan dan gizi. Perlu juga diperhatikan faktor lainnya, seperti keberadaan lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya masalah air bersih. Ini juga harus ada peran serius dari instansi terkait seperti dinas pekerjaan umum dan lainnya,” papar Runtuwene.

Sementara itu, Deputi KB/KR BKKBN RI, dr Erni Gustina memberi apresiasi kepada BKKBN Sulut yang melakukan sosialisasi pendataan keluarga bersama mitra kerja yang menjadi pertama di Indonesia.

“Ini tentu kami beri apresiasi khusus, karena sosialisasi yang digelar secara maraton di sejumlah wilayah di Sulut melibatkan bersama mitra kerja Komisi IX DPR-RI,” ucap Erni.

Ia menyebut, program-program yang dijalankan BKKBN Sulut salah satunya untuk menyiapkan generasi sumber daya manusia (SDM) yang maju dan mampu bersaing di era globalisasi.

“Ini menjadi salah satu dorongan dari Presiden Jokowi kepada BKKBN. Bagaimana program ini dapat berjalan sesuai harapan, tentunya harus ada dukungan data yang jelas dan akurat,” akunya.

Olehnya, dalam pendataan keluarga di tahun 2021 ini, BKKBN akan memaksimalkan upaya dalam mendata kembali keberadaan sekira 81 juta kepala keluarga, atau 270 juta jiwa.

“Mungkin jumlah jiwa atau penduduk Indonesia sekarang sudah bertambah banyak. Makanya, lewat data ini akan sangat bermanfaat menunjang program pemerintah pusat termasuk di provinsi dan kabupaten/kota. Itu agar kita punya sasaran jelas dalam pelaksanaan program,” sebutnya.

Lanjut Erni, lewat pendataan nanti bukan hanya mengetahui jumlah keluarga atau masyarakat, tetapi lebih khusus bisa mendata jumlah ibu hamil, ibu yang memiliki anak bayi dan balita, pasangan baru menikah dan lainnya.

“Lewat pendataan ini pastinya kita membantu banyak program seperti pencegahan stunting, program KB dan lainnya. Masyarakat harus turut membantu petugas pendata saat turun lapangan nanti,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Tino Tandayu menjelaskan, pendataan keluarga merupakan kegiatan lima tahunan BKKBN untuk mendapatkan data keluarga Indonesia.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 tahun 2014, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga,” jelasnya.

Lanjut Tandayu, aturan ini mengamanatkan bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan perkembangan program KKBPK diperlukan data dan informasi keluarga yang dikelola dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA).

“PK tahun 2021 ini, harus didukung semua elemen masyarakat, terutama pemerintah daerah di kabupaten/kota sampai tingkat desa dan keluarahan. Ini merupakan kegiatan strategis program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB untuk kepentingan perencanaan, evaluasi dan pengukuran kinerja sampai wilayah administrasi terkecil,” pungkasnya. (rivco tololiu)